ANGGARAN DASAR


ANGGARAN DASAR
KOMITE SEKOLAH SMP 1 WONOKERTO 1
TAHUN 2010/2011

MUKADIMAH
Dengan nama Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa
    

Untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara hanyalah bisa diwujudkan dengan sebuah pendidikan

Dalam penyelenggaraannya pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. SMP 1 WONOKERTO Kabupaten Pekalongan adalah salah satu satuan pendidikan yang diselenggarakan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan. Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan maka SMP 1 WONOKERTO Kabupaten Pekalongan membentuk suatu lembaga yang mandiri, yang menjadi mitra sekolah, beranggotakan perwakilan orang tua/ wali murid, komunitas sekolah dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang perduli terhadap pendidikan yang selanjutnya disebut sebagai Komite Sekolah.

Sebagai dasar acuan operasional kegiatan, maka komite sekolah menyusun dan menetapkan Anggaran Dasar ( AD ) dan Anggaran Rumah Tangga ( ART ) KOMITE SMP 1 WONOKERTO.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan Rahmat dan Petunjuk dalam merealisasikan AD / ART tersebut

ANGGARAN DASAR
KOMITE SMP 1 WONOKERTO
BAB I
NAMA, TEMPAT DAN KEDUDUKAN
Pasal 1
NAMA
Organisasi ini bernama Komite SMP 1 Wonokerto Disebut dalam Anggaran Dasar dengan istilah Komite Sekolah SMP 1 WONOKERTO Kabupaten Pekalongan.
Pasal 2
TEMPAT KEDUDUKAN

Komite Sekolah bertempat di SMP 1 WONOKERTO Kabupaten Pekalongan. Alamat. Desa Wonokerto Kulon, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan dan berkedudukan di satuan pendidikan SMP 1 WONOKERTO Kabupaten Pekalongan
BAB II
AZAS, VISI, MISI, TUJUAN, FUNGSI, DAN PERANAN
Pasal 3
AZAS

Komite Sekolah berazaskan Pancasila
Pasal 4
VISI
Menyesuaikan dengan visi sekolah dengan memperhatikan lingkungan internal dan eksternal
Pasal 5
MISI
Menyesuaikan dengan misi sekolah dengan memperhatikan lingkungan internal dan eksternal.
Pasal 6
TUJUAN
Menyesuaikan dengan tujuan sekolah dengan memperhatikan lingkungan internal dan eksternal
Pasal 7
FUNGSI
Komite Sekolah berfungsi :
a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
b. Melakukan kerja sama dengan masyarakat ( perorangan / organisasi dunia usaha/ dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
c. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diharapkan oleh masyarakat.
d. Memberi masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
    1. Kebijakan dan program pendidikan:
    2. Rencana angaran pendidikan dan belanja sekolah (RAPBS):
    3. Kriteria kinerja satuan pendidikan:
    4. Hal- hal lain yang berkaitan dengan pendidikan.
e. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemeratan pendidikan.
f. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelengaraan pendidikan di satuan pendidikan.
g. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaran, dan keluaran pendidikan di suatu pendidikan.
Pasal 8
PERANAN

Komite Sekolah berperan :
a. Pemberi pertimbangan (Advisory Agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan di suatu pendidikan.
b. Pendukung (Supporting Agency) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di suatu pendidikan.
c. Pengontrol (Controlling Agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilasi penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di suatu pendidikan.
d. Mediator antara pemerintah dan masyarakat di suatu pendidikan.

BAB III
KEANGGOTAN DAN KEPENGURUSAN
Pasal 9
KEANGGOTAAN

Keanggotaan Komite Sekolah terdiri dari :
1. Unsur Masyarakat dapat berasal dari :
    a) Pewakilan orang tua / wali peserta didik
    b) Tokoh masyarakat (Ketua RT / RW/ RK, ulama,budayawan, dll)
    c) Anggota masyarakat yang mempunyai perhatian atau dijadikan figure untuk meningkatkan mutu pendidikan.
    d) Pejabat pemerintahan setempat ( Lurah, Kepolisian, Korem I, Depnaker, dan Instansi lain )
    e) Dunia usaha/ industri ( Pengusaha Industri, jasa, asosiasi, dan lain-lain).
    f) Pakar pendidikan yang mempunyai perhatian pada peningkatan mutu pendidikan.
    g) Organisasi profesi tenaga pendidikan.
    h) Perwakilan forum alumni SMP 1 WONOKERTO yang dewasa dan mandiri.
2. Unsur dewan guru, yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan.
Pasal 10
KEPENGURUSAN

1. Kepengurusan Komite Sekolah,
    a. Pengurus Komite sekurang-kurangnya terdiri dari 9 orang dengan susunan sebagai berikut :
        1. Ketua
        2. Sekretaris
        3. Bendahara
    4. dan bidang bidang terntentu sesuai dengan kebutuhan.
    b. Masa bakti Kepengurusan
    Masa bakti kepengurusan komite sekolah selama 5 tahun dan dapat diperpanjang satu periode.
    c. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis dan terbuka dalam musyawarah komite sekolah.
    d. Jika diperlukan dapat menunjuk atau dibantu oleh tim ahli sebagai konsultan sesuai dengan bidang keahliannya.
    e. Ketua bukan berasal dari kepala satuan pendidikan/ketua yayasan sekolah yang bersangkutan.
2. Surat Keputusan Tentang Komite Sekolah
    a. Sekolah negeri diketahui oleh Kepala sekolah dengan tembusan disampaikan kepada instansi terkait.
    b. Sekolah swasta diketahui oleh kepala sekolah dan ketua yayasan dengan tembusan disampaikan kepada instansi terkait.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA DAN PENGURUS
Pasal 11
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

1. Anggota Komite Sekolah mempunyai hak :
    a. Hak suara yaitu hak memilih dan hak dipilih serta dalam pemungutan suara untuk pengambilan keputusan
    b. Hak bicara untuk menyalurkan pendapat dan mengajukan pertanyaan
    c. Hak untuk mengikuti kegiatan baik formal maupun non formal.
2. Anggota berkewajiban untuk :
    a. Mentaati semua ketentuan AD/ART
    b. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Komite Sekolah

BAB V
KEUANGAN
Pasal 12
SUMBER KEUANGAN

Sumber keuangan diperoleh dari :
1. Pengutan/ iuran dari peserta didik atau orang tua/ walinya yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan diluar peserta didik atau oran tua/walinya.
3. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
4. Sumber lainnya yang sah.
Pasal 13
PENGGUNAAN ANGGARAN

Penggunaan Anggaran Komite Sekolah dana masyarakat yang dihimpun oleh komite sekolah digunakan untuk :
1. Kegiatan kegiatan yang didasarkan pada perencanaan investasi dan/ atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada standard pendidikan nasional.
2. Perencanaan investasi dan/ atau operasi sebagaimana yang dimaksud pada point 1 diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan.
3. Dana yang diperoleh disimpan dalam rekening atas nama Komite Sekolah.
4. Dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara satuan pendidikan, sesuai dengan sumber dana.
5. Tidak dipungut dari peserta didik atau orang tua/wali yang tidak mampu secara ekonomis.
6. Menerapkan sistem subsidi silang yang diatur sendiri oleh satuan pendidikan.
7. Digunakan sesuai perencanaan yang dimaksud pada point. 1
8. Tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
9. Sekurang kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari total dana pengutan peserta didik atau orang tua/walinya digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan.
10. Tidak dialokasikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan anggota komite sekolah/madrasah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan.
11. Pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana dipertanggungjawabkan oleh Komite Sekolah secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik, dan penyelenggara satuan pendidikan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
Pasal 14
BIAYA PERSONALIA

Penggunaan anggaran yang bersumber dari masyarakat yang dihimpun oleh komite sekolah digunakan untuk pendanaan tambahan biaya pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan guna pemenuhan rencana pengembangan satuan pendidikan atau program pendidikan yang diselenggarakan pemerintah menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal.
Pasal 15
DANA PENGEMBANGAN

1. Satuan pendidikan dapat memiliki dana pengembangan yang terdiri atas pokok dana pengembangan dan hasil pengelolaan pokok dana pengembangan;
2. Pokok dana pengembangan tidak boleh digunakan kecuali jika :
    a. Pengelolaan dana pengembangan mengalami kerugian;
    b. Dana pengembangan digunakan untuk menyelamatkan eksistensi pendidikan ketika mengalami kesulitan keuangan yang menjurus pada kepailitan; atau
    c. Digunakan untuk menyelamatkan satuan pendidikan ketika terkena bencana.
3. Hasil pengelolaan pokok dana pengembangan dapat digunakan untuk :
    a. Pendanaan investasi dan/atau biaya operasi satuan pendidikan;
    b. Bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
4. Pokok dan hasil dana pengembangan tidak boleh digunakan untuk :
    a. Dipinjamkan sebagai piutang baik langsung maupun tidak langsung dan/ atau ;
    b. Dijadikan jaminan utang baik langsung maupun tidak langsung.
5. Dana pengembangan dikelola berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dan tidak boleh diinvestasikan pada usaha yang beresiko tinggi atau melanggar peraturan perundang-undangan.
6. Dana pengembangan disimpan dalam rekening khusus dana pengembangan atas nama satuan pendidikan;
7. Dana pengembangan dibukukan terpisah dari dana lain;
8. Dana pengembangan dipertanggungjawabkan oleh pimpinan satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara periodik, tahunan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan penyelenggara atau satuan pendidikan.

BAB VI
MEKANISME KERJA DAN RAPAT-RAPAT
Pasal 16
MEKANISME KERJA

Mekanisme kerja diatur kemudian dalam bentuk tata laksana/pembagian tugas
Pasal 17
RAPAT-RAPAT

Rapat-rapat terdiri dari :
1. Rapat Anggota
2. Rapat Kerja
3. Rapat Pleno
4. Rapat pengurus harian

BAB VII
PERUBAHAN AD/ART DAN PEMBUBARAN KOMITE SEKOLAH
Pasal 18
PERUBAHAN AD/ART

1. Keputusan perubahan AD/ART dapat dilakukan apabila cukup alasaan yang kuat serta disetujui oleh anggota dalam rangka peningkatan efisiensi dan kewajiban usaha komite sekolah.
2. Perubahan AD/ART Komite sekolah dilakukan melalui Rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota dan disetujui oleh lebih dari separoh jumlah yang hadir.
Pasal 19
PEMBUBARAN ORGANISASI

Pembubaran organisasi komite sekolah dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku.
Pasal 20

Apabila Komite Sekolah secara resmi dinyatakan bubar, maka seluruh asset organisasi komite sekolah dalam bentuk apapun diserahkan kepada satuan pendidikan yang akan digunakan untuk kepentingan kependidikan.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 21

1. Anggaran dasar komite sekolah berlaku sejak ditetapkan;
2. Dengan berlakunya AD ini maka segala ketentuan yang terdahulu dengan sendirinya tidak berlaku.
3. Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi komite sekolah ditentukan oleh niat baik, kerja keras yang tulus komite sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan.
Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam AD akan diatur lebih lanjut dalam ART

Ditetapkan di : Kabupaten Pekalongan
Pada Tanggal :

                                                        Ketua                                                                         Sekretaris


                                                      Munasik                                                                         Sriyanto
Mengetahui,
Kepala SMP 1 Wonokerto



Dra. Hj.Hartati,M.Pd
NIP. 196207091988032006